B50 hingga WFH, Airlangga Bocorkan Rencana Pemerintah Atasi Dampak Perang Iran-AS
Pemerintah telah menyusun berbagai strategi untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan menerapkan kebijakan work from home (WFH) sebagai langkah mitigasi dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap kenaikan harga minyak mentah yang melebihi asumsi APBN 2026, akibat eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa berbagai opsi kebijakan telah dipertimbangkan dalam rapat koordinasi (Rakor) antar kementerian/lembaga (K/L) pada Sabtu (28/3/2026). Rakor ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai perumusan kebijakan ekonomi yang tepat di tengah dinamika global saat ini.
“Dalam rapat ini dibahas berbagai langkah strategis, mulai dari pengaturan WFH secara adaptif, efisiensi anggaran yang lebih tepat sasaran, penguatan kebijakan B50, hingga usulan penghematan energi nasional,” jelas Airlangga. Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut dirancang secara menyeluruh untuk menghadapi tekanan yang akan datang akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.
Tiga Sektor Kritis yang Terkena Dampak
Airlangga menyebutkan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi tiga sektor krusial yang rentan terdampak oleh guncangan eksternal, yaitu stabilitas energi, rantai pasok global, serta laju perekonomian nasional secara keseluruhan. Untuk itu, transisi energi melalui penguatan mandat Biodiesel 50% (B50) dan langkah penghematan energi menjadi fokus utama guna menekan beban impor migas.
Lebih lanjut, Airlangga menegaskan bahwa otoritas fiskal dan ekonomi saat ini terus berupaya meramu bauran kebijakan yang paling optimal untuk membentengi fundamental ekonomi Indonesia. Pemerintah berkomitmen memastikan setiap kebijakan berjalan secara terukur dan responsif, guna menjaga stabilitas, memperkuat ketahanan nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Efisiensi Anggaran K/L
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan bahwa efisiensi yang disiapkan pemerintah akibat gejolak perang Timur Tengah akan mencakup tiga tahap. Seluruh kementerian/lembaga akan kena dampak.
“Di seluruh kementerian ada efisiensi. Ada [tiga tahap, red]. Yang satu, dua, tiga, yang ketiga pokoknya itu kami desain bisa menutupi kekurangan anggaran yang ada,” ujarnya kepada wartawan di aula Mezzanine, Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Purbaya menyerahkan kepada setiap K/L untuk menentukan efisiensi pagu belanja mereka masing-masing. Adapun, hasil efisiensi ditargetkan menghemat anggaran sekitar Rp80 triliun guna mengantisipasi pembengkakan belanja subsidi BBM yang dipicu kenaikan harga minyak.
Salah satu lembaga yang ikut melakukan penyisiran anggaran, kata Purbaya, adalah Badan Gizi Nasional (BGN). Bahkan, terdapat wacana pemangkasan pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) dari enam menjadi lima hari.